Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan berakhirnya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Perdamaian ini membawa banyak perubahan, termasuk dalam aspek hak asasi manusia (HAM).
Namun, meskipun perdamaian telah berlangsung hampir dua dekade, tantangan dalam pemenuhan HAM di Aceh masih tetap ada. Berikut adalah beberapa aspek utama kondisi HAM di Aceh pasca perdamaian:
1. Kemajuan dalam Pemenuhan HAM
Sejak perdamaian, beberapa perubahan positif dalam perlindungan HAM di Aceh antara lain:
✅ Otonomi Khusus dan Implementasi Syariat Islam
- Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang memungkinkan penerapan Syariat Islam melalui Qanun.
- Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola kebijakan dan hukum lokal.
✅ Pembentukan KKR Aceh (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
- KKR Aceh dibentuk untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, memberikan keadilan bagi korban, dan memfasilitasi rekonsiliasi.
- Laporan KKR menunjukkan adanya korban konflik yang mengalami penyiksaan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya.
✅ Peningkatan Infrastruktur dan Ekonomi
- Bantuan internasional dan pembangunan ekonomi pasca perdamaian memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Banyak mantan kombatan GAM berhasil direintegrasikan ke masyarakat dan mendapatkan akses pekerjaan.
2. Tantangan HAM yang Masih Dihadapi
Meskipun ada kemajuan, masih banyak persoalan HAM yang menjadi perhatian di Aceh:
❌ Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Belum Tuntas
- Banyak kasus penghilangan paksa, penyiksaan, dan eksekusi di luar hukum pada masa konflik belum terselesaikan secara adil.
- Upaya hukum terhadap pelanggaran HAM berat masih minim, terutama di tingkat nasional.
❌ Kritik terhadap Implementasi Syariat Islam
- Beberapa aturan Syariat Islam, seperti hukum cambuk, masih menuai kritik dari kelompok HAM karena dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlakuan manusiawi.
- Kasus diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas juga masih terjadi dalam beberapa aspek.
❌ Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi
- Aktivis HAM dan jurnalis masih menghadapi intimidasi saat mengkritik kebijakan pemerintah atau membahas isu-isu sensitif.
- Pembatasan terhadap kelompok tertentu, termasuk LSM yang fokus pada HAM dan demokrasi, masih dilaporkan.
❌ Ketimpangan Ekonomi dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
- Meski Aceh mendapat alokasi Dana Otonomi Khusus yang besar, ketimpangan ekonomi masih terjadi, terutama di daerah pedalaman.
- Masalah korupsi dalam pengelolaan dana publik juga menjadi perhatian.
Kesimpulan
Perdamaian di Aceh membawa banyak perubahan positif dalam hal HAM, terutama dengan adanya otonomi khusus, pembangunan ekonomi, dan rekonsiliasi sosial. Namun, masih ada tantangan besar seperti impunitas pelanggar HAM masa lalu, kritik terhadap implementasi Syariat Islam, keterbatasan kebebasan sipil, dan ketimpangan ekonomi.
Untuk memastikan hak asasi manusia benar-benar ditegakkan, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, serta menjamin kebebasan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh.
