Pernikahan beda negara (binational marriage) semakin umum terjadi di Indonesia, mencerminkan mobilitas global dan interaksi antarbudaya yang meningkat. Namun, pernikahan ini diatur secara ketat oleh hukum positif Indonesia dan melibatkan berbagai aspek hukum, baik nasional maupun internasional. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini sangat penting bagi pasangan yang merencanakan pernikahan lintas negara untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
1. Hukum Positif Indonesia tentang Pernikahan Beda Negara:
Hukum positif Indonesia mengatur pernikahan beda negara dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang saling berkaitan dan perlu dipahami secara menyeluruh:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan): UU Perkawinan merupakan landasan utama.
- Pasal 2 ayat (1): Menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Ini menekankan pentingnya keabsahan pernikahan berdasarkan agama yang dianut pasangan.
- Pasal 56: Menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri diakui sah di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dilakukan di luar negeri, keabsahannya di Indonesia bergantung pada kepatuhan terhadap hukum negara tempat pernikahan dilakukan dan tidak melanggar norma-norma Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: UU ini mengatur pencatatan kependudukan, termasuk pencatatan pernikahan.
- Pasal 37: Mewajibkan pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar negeri di negara tempat pernikahan dilangsungkan dan pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal) di negara tersebut. Ini memastikan adanya bukti resmi pernikahan yang diakui secara internasional.
- Pasal 40: Memerintahkan pelaporan pernikahan yang telah dicatatkan di luar negeri kepada instansi pencatatan sipil di Indonesia paling lambat 30 hari setelah kembali ke Indonesia. Ini penting untuk pengakuan legal pernikahan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007: Peraturan ini mengatur prosedur pernikahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) menurut hukum agama Islam. Ini mencakup persyaratan dan prosedur penerbitan Surat Numpang Nikah (Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama/KUA) jika pernikahan dilakukan di luar negeri. Peraturan ini spesifik untuk pernikahan yang dilangsungkan sesuai syariat Islam.
2. Syarat Menikah Beda Negara di Indonesia:
Persyaratan pernikahan beda negara di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: administratif dan substansial (syarat sah nikah menurut agama).
a. Syarat Administratif:
Persyaratan ini berbeda antara WNI dan WNA, dan dapat bervariasi tergantung pada negara asal WNA.
- Bagi WNI:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- Akta Kelahiran
- Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
- Surat Rekomendasi Nikah dari KUA (bagi Muslim)
- Surat Izin Orang Tua/Wali (jika usia di bawah 21 tahun)
- Paspor yang masih berlaku
- Bagi WNA:
- Paspor yang masih berlaku
- Akta Kelahiran
- Surat Keterangan Belum Menikah dari negara asal (Certificate of No Impediment/CNI) – Ini merupakan dokumen penting yang menyatakan bahwa WNA tersebut tidak terikat pernikahan di negaranya.
- Surat Izin dari Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal negara asal di Indonesia
- Jika pernah menikah, akta cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya.
b. Pencatatan Perkawinan:
- Pernikahan di Luar Negeri: Pernikahan harus dicatatkan di kantor perwakilan Indonesia (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal) di negara tersebut dan dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di Indonesia dalam waktu 30 hari setelah kembali ke Indonesia.
- Pernikahan di Indonesia: Pencatatan dilakukan di KUA (bagi Muslim) atau Kantor Catatan Sipil (bagi non-Muslim).
c. Implikasi Hukum Pernikahan Beda Negara:
- Kewarganegaraan Anak: Kewarganegaraan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun.
- Perceraian: Proses perceraian akan mengikuti hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara pasangan, tergantung pada kesepakatan pasangan atau domisili.
Kesimpulan:
Pernikahan beda negara di Indonesia diatur secara kompleks dan ketat untuk memastikan keabsahan hukum dan perlindungan hak-hak pasangan. Prosesnya membutuhkan persiapan yang matang, pemahaman yang mendalam terhadap persyaratan administratif dan hukum yang berlaku, serta konsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti KUA, Kantor Catatan Sipil, dan pengacara yang berpengalaman dalam hukum perkawinan internasional. Ketidaktahuan terhadap regulasi ini dapat berakibat pada pernikahan yang tidak sah secara hukum dan berbagai masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, persiapan yang teliti dan konsultasi hukum yang profesional sangat dianjurkan.
