Di tengah laju transformasi digital yang kian masif, tidak hanya sektor ekonomi, pendidikan, dan komunikasi yang bergeser ke ranah digital. Bahkan ibadah dan instrumen filantropi Islam pun tak luput dari gelombang ini. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan adalah wakaf digital—konsep yang menggabungkan semangat sedekah abadi dengan kemajuan teknologi informasi.
Pertanyaannya sederhana, namun mendalam: bisakah inovasi digital menjaga kemurnian niat ibadah wakaf, atau justru melunturkan kesuciannya di tengah gemerlap dunia digital?
Dari Tanah ke Teknologi
Dulu, wakaf identik dengan sebidang tanah, sumur, masjid, atau madrasah. Wakaf adalah simbol keberlanjutan—harta yang tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan menjadi milik Allah, digunakan untuk maslahat umat. Namun kini, seseorang bisa mewakafkan uang melalui gawai dalam hitungan detik, cukup dengan QR code atau aplikasi. Transparan, cepat, dan terjangkau.
Kita menyambut era ini dengan antusias. Wakaf digital membuka peluang partisipasi umat lebih luas. Generasi muda yang akrab dengan teknologi, kini bisa turut menyalurkan wakaf meskipun dengan nominal kecil, tetapi terus menerus dan terukur. Sebuah gerakan mikro wakaf yang secara kolektif dapat membangun rumah sakit, sekolah, bahkan energi terbarukan.
Namun di balik cahaya inovasi itu, jangan kita tutup mata terhadap bayangan tantangannya.
Wakaf yang Kehilangan Rasa Amanah
Wakaf bukan hanya soal alih milik, tapi tentang amanah yang dilanggengkan. Digitalisasi, dengan segala kemudahannya, berpotensi membuat ibadah ini menjadi sekadar “transaksi,” kehilangan ruh ikhlas yang menjadi fondasinya.
Apalagi ketika lembaga nazhir digital tidak transparan, tidak bertanggung jawab, atau sekadar memoles kegiatan filantropi demi branding belaka. Bukankah kita sedang menyaksikan banyak platform yang mengkomersialkan ibadah, menjadikannya sekadar konten?
Di sinilah pentingnya integritas lembaga wakaf digital. Bukan sekadar tampilan aplikasi atau laporan infografik yang menarik, tetapi akuntabilitas yang berbasis syariah dan hukum positif yang kuat.
Payung Hukum Masih Rintik-rintik
Secara legal, Indonesia telah memiliki UU Wakaf dan berbagai fatwa yang mengakui wakaf uang dan mekanisme digitalnya. Tapi pengaturan teknis tentang keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan sanksi atas penyimpangan dalam pengelolaan wakaf digital masih lemah. Siapa yang menjamin jika dana wakaf itu dialihkan untuk kepentingan di luar amanah wakif? Siapa yang mengawasi kredibilitas platform-platform digital yang tumbuh cepat, tanpa sertifikasi?
Negara tidak boleh hanya menjadi penonton. Otoritas wakaf dan lembaga keuangan syariah harus bergerak lebih proaktif: membuat standar, menerbitkan izin, dan melakukan pengawasan berkala. Wakaf adalah investasi ukhrawi yang harus dijaga dari eksploitasi duniawi.
Wakaf Bukan Trend, Tapi Jalan Peradaban
Wakaf digital tidak boleh menjadi sebatas gaya baru beramal atau tren kekinian umat. Ia harus tetap menjadi jalan membangun peradaban—dari bawah, oleh rakyat, dan untuk umat. Inilah kekuatan wakaf: bukan sekadar donasi, tapi endowment yang berjangka panjang, bersifat produktif, dan menyuburkan keadilan sosial.
Wakaf digital bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola secara profesional, syar’i, dan modern. Kita butuh lebih banyak nazhir yang paham teknologi, lebih banyak programmer yang paham syariah, dan lebih banyak kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan wakaf.
Penutup: Inovasi Harus Menjaga Iman
Kita patut bersyukur atas lahirnya era wakaf digital. Tapi kita juga harus tetap waspada. Jangan sampai ibadah yang mulia ini tergelincir menjadi aktivitas ekonomi yang banal, kehilangan spiritualitasnya karena terlalu larut dalam logika klik dan konversi.
Wakaf adalah ibadah. Dan dalam ibadah, tidak cukup hanya canggih—ia harus juga jujur. Tidak cukup hanya legal—ia juga harus amanah. Maka, marilah kita songsong wakaf digital bukan sekadar sebagai kemudahan teknologi, tetapi sebagai peluang untuk menegakkan nilai: iman, ilmu, dan integritas.
